Saat Kampanye Pilpres, Semua (Seolah) Paling Berjasa

Entahlah, dalam seminggu belakangan ini aku merasa “alergi” untuk menonton tayangan televisi yang menampilkan hingar bingar (kampanye) pemilihan presiden. Stasiun televisi TVOne – yang mengklaim sebagai televisi pemilu – dan MetroTV, tidak lagi menjadi favorit untuk ditonton, kalau lagi menayangkan hal-hal yang berbau pilpres. Malah, aku lebih senang nonton hiburan segar (tayangan komedi dan sejenisnya) di ANTeve atau Trans7.

Alasannya sederhana, para kandidat presiden menurutku terlalu egois, selalu menonjolkan perannya yang (seolah-olah) paling berjasa bagi negeri ini. Baik Ibu Megawati (dan Pak Prabowo Subiyanto), Pak Soesilo Bambang Yudhoyono (dan Pak Boediono), maupun Pak Jusuf Kalla (dan Pak Wiranto), seolah tak mau ketinggalan untuk “menjegal” program yang diusung masing-masing rivalnya, dalam setiap kampanye. 

Lucunya, Pak SBY dan Pak JK yang masih resmi sebagai presiden dan wakil presiden republik ini, malah sibuk rebutan “klaim” keberhasilan program pemerintahan yang sedang berjalan – bahkan sampai saling kritik – baik langsung diucapkan sendiri maupun melalui juru bicara masing-masing kubu. Setidaknya, gambaran dibawah ini (seperti dimuat Koran Tempo pertengahan Juni 2009) adalah bukti bahwa “permusuhan” SBY dan JK seolah sudah tak berkesudahan, karena saling serang di semua bidang. 

Berikut “perang kata-kata” yang terekam di media massa sampai pertengahan Juni 2009:

• Perdamaian Aceh
JK (13 Juni 2009): Sejak awal negosiasi, yang menandatangani komitmen Wakil Presiden. Tapi atas sepengetahuan presiden.
SBY (15 Juni 2009): Semua poin dalam perjanjian Helsinki dibuat berdasarkan arahan Presiden (Andi Mallarangeng)

• Bantuan Langsung Tunai
JK (5 April 2009): BLT itu kita yang bikin, pemerintah yang bikin, dan saya yang bikin.
SBY (15 Juni 2009): Program itu tak mungkin jalan tanpa persetujuan Presiden (Andi Mallarangeng)

• Suramadu
JK (11 Juni 2009): Kalla yang melobi ke China agar dapat pinjaman Rp 2,1 trilium. Kalau tidak, mana bisa berlanjut pembangunan jembatan itu (Yuddy Chrisnandi).
SBY (10 Juni 2009): Ini menjadi tonggak sejarah pembangunan prasarana perhubungan di Indonesia.

• Etika Politik
JK (7 Juni 2009): Tanpa kritik, pemerintah dapat menjadi otoritarian.
SBY (12 Juni 2009): Menggebuki pemerintah padahal masih duduk di pemerintahan. Ini menunjukkan etika politik yang kurang baik.

• Bisnis Keluarga
JK (5 Juni 2009): Kalau ada yang melarang keluarga pejabat berdagang, itu justeru diskriminasi yang luar biasa dan melanggar HAM.
SBY (4 Juni 2009): Rakyat tidak akan pernah percaya pemimpin mencurahkan seluruh waktunya untuk mengurusi Negara jika sibuk mengurus bisnisnya.

• Pertumbuhan Ekonomi
JK (18 Mei 2009): Kita bisa tumbuh 8 persen dengan mudah pada 2011.
SBY (20 Mei 2009): Pertumbuhan ekonomi 7 persen di akhir 2014. Saya tidak bilang 8, 9 bahkan diatas 10 persen karena dunia resesi.

• Peralatan Militer
JK (13 Juni 2009): Pembenahan alat utama system persenjataan hanya butuh tiga bulan. Yang diperlukan hanya satu yaitu keberanian.
SBY (4 Juni 2009): Pertahanan penting, anggaran penting, tapi anggaran disesuaikan dengan kemampuan negara.

**Sumber foto: republika.co.id

Hasil Survey Puskaptis: SBY dan Mega Bersaing di 2009

Pemilu menjelang, musim survey-pun datang. Dan, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Universitas Indonesia juga sudah mengekspos hasil survey – tentang siapa Presiden yang akan dipilih pada Pemilu 2009 – yang dilakukan mulai 24 November hingga 3 Desember 2008.

Jajak Pendapat Puskaptis menggunakan metode stratified random sampling dengan margin kesalahan 3%-5%, menjaring pendapat dari 1.250 responden di 33 provinsi dan 132 kabupaten atau kota di Indonesia.

Hasilnya, 37,5% responden memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 35,61% memilih Megawati, 10,59% Prabowo Subiyanto, 6,66% Sultan Hamengkubuwono X, 3,76% Jusuf Kalla, 2,21% Amien Rais, 1,98% Wiranto, 1,26% Sutiyoso, dan 0,36% memilih Yusril Ihza Mahendra.

Jajak pendapat tersebut lebih lengkapnya juga mengungkapkan prosentase calon presiden berdasarkan siapa wakil presiden pendampingnya. Ternyata, pilihan responden selalu tidak sama, tergantung siapa pasangan calon presiden tersebut.

Mengutip kalimat yang sering diucapkan mantan presiden Abdurrahman Wahid, bahwa survey yang memakai media telepon sebagai sarana pengambilan sample, lebih banyak “tidak tepatnya” kalau dikatakan sebagai representasi suara masyarakat atau rakyat. Karena, para pemilih tradisional yang sebenarnya sangat potensial (biasanya tinggal di pedesaan dan pelosok) justeru tidak pernah diikutkan survey, karena memang mereka ini tidak punya saluran telepon di rumahnya.

Jadi, bagi aku pribadi, hasil-hasil survey semacam ini ya hanya untuk “hiburan” semata. Karena ada hasil sesungguhnya yang lebih konkrit, yaitu saat Pemilu 2009 dilaksanakan.