Berharap (Banyak) pada Single Identity Number (SIN) di Tahun 2010

Upaya penerapan satu nomor identitas terhadap penduduk yang berdomisili di Indonesia, rasanya sudah lebih dari satu dasawarsa ini kita dengar. Berbagai kajian dan seminar sudah dilakukan, tetapi tarik ulur antara pihak-pihak yang berkompeten – karena ini dianggap ladang basah ? – membuat proyek yang berpotensi mengurangi kecurangan dan manipulasi data penduduk ini tidak jalan juga.

Padahal, secara teori pun, sistem identitas tunggal atau single identity number (SIN) sudah diakui segi kemanfaatannya, karena dinegara-negara barat (baca: maju) identitas tunggal sudah lama diterapkan. Setidaknya, kemungkinan seseorang memalsukan identitas bisa ditekan, karena nomor identitas tunggal penduduk nantikan akan diberikan melalui pengurusan akte kelahiran.

Dan nomor yang diberikan sejak lahir inilah yang akan (dan bisa) digunakan sebagai nomor induk murid dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dan SIN ini pula yang akan dipakai di berbagai kartu identitas, mulai dari KTP, SIM, NPWP, hingga paspor. Pendeknya, nomor ini melekat sejak lahir hingga meninggal.

Nah, yang menggembirakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berniat melakukan uji coba sistem identitas tunggal (single identity number) ini pada tahun 2010, setidaknya – seperti janji Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo – uji coba dilakukan pada 2 tahun pertama. Dan di tahun 2010 nanti, Pemprov DKI bukanlah satu-satunya pemerintah daerah yang berniat menerapkan ujicoba SIN, karena pemerintah daerah di Padang, Makassar dan Denpasar juga sudah mengumumkan niat serupa.

Tentu, kita berharap banyak dengan program SIN ini. Setidaknya, tidak ada lagi penyalahgunaan kartu identitas untuk hal-hal negatif. Atau, masih adanya penduduk (teman sekantor) yang punya sampai 3 KTP sekaligus dari daerah yang berbeda (1 KTP dari kampung asal, 1 KTP dari daerah saat kuliah, dan 1 KTP dari DKI/tempatnya kerja saat ini), bisa dihindarkan.

sumber foto : jakarta.go.id

Halte Mini, Menghindar dari (Penguasaan) Lapak Pedagang

Ternyata, tanpa aku sadari, selama ini aku kurang begitu memperhatikan perkembangan yang terjadi di wilayah ibukota, yang sudah lebih dari 15 tahun aku “tumpangi” hidup. Contoh kecilnya, adalah masalah halte – untuk para penumpang – kendaraan umum, yang di 5 wilayah ibukota jumlahnya diperkirakan 1000-an. Setelah iseng-iseng aku perhatikan, bentuknya sudah banyak yang berubah.

Kalau halte yang (dulu) banyak bertebaran di pinggiran jalan, biasanya berukuran 10 x 3 meter, kini menjadi lebih ramping, yaitu cuma separohnya saja: 5 x 3 meter. Ukuran yang lebih kecil ini selain kelihatan lebih dinamis, juga menjadi praktis bagi masyarakat yang menunggu kedatangan kendaraan umum.

Praktis, sebab ukuran segitu hanya cukup untuk berdiri beberapa orang yang sedang menunggu kendaraan saja, dan tidak ada ruang bagi pedagang kaki lima untuk membuka lapak atau gerobak, seperti yang selama ini terlihat di setiap halte. Dan ruang publik ini menjadi lebih efektif, karena fungsinya menjadi sesuai dengan peruntukannya.

Tentu aku sepakat dengan keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berusaha untuk mengembalikan fungsi halte pada peruntukannya, bukannya disalahgunakan seperti selama ini. Lihat saja kenyataan yang ada di lapangan, halte lebih dikuasai lapak jualan pedagang kaki lima, dipakai tempat nongkrong dan tempat ngobrol, atau (yang lebih parah) menjadi tempat parkir dan berteduh para pengendara motor yang kehujanan, tanpa menghiraukan para pengguna halte yang sebenarnya.

Lebih bagus lagi, kalau secara kontinyu pemerintah provinsi – melalui instansi terkait: Sub Dinas Teknis Lalu Lintas Jalan, Dinas Perhubungan DKI – melakukan pengawasan terhadap semua halte yang ada. Maksudnya, jangan sampai halte yang sudah mini tersebut (kembali) dikuasai lapak para pedagang kaki lima. Kira-kira bisa enggak ya?

sumber foto: www.kontan.co.id

Februari 2009, dari Lebak Bulus ke Harmoni Bisa Naik Busway

The show must go on. Barangkali begitulah prinsip yang dianut pemerintah provinsi DKI, menghadapi masih adanya kalangan yang memprotes keberadaan moda kendaraan busway di Jakarta (yang pasti aku nggak ikut didalamnya, karena mendukung sepenuhnya keberadaan busway. Hehehe… kemana-mana jadi murah sih!). Berita terbaru, busway koridor VIII (Lebak Bulus – Harmoni) akan segera dioperasikan per Februari 2009.

Asal tahu saja, koridor VIII ini mempunyai jarak 26 km, dan akan dilayani oleh sekitar 45 unit busway milik Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta dan armada bus Lorena, yang sekaligus ditunjuk sebagai pengelola koridor VIII.

Untuk koridor IX (Pinangranti – Pluit) yang berjarak 30 km, dilayani oleh 97 unit bus dan 24 halte, serta koridor X (Cililitan – Tanjung Priok) yang berjarak 19 km, dengan jumlah 64 unit bus dan 15 halte, sesuai ekspos yang dilakukan pemprov DKI akan dioperasikan pertengahan 2009.

Menurutku, ini berita yang sangat bagus. Karena dengan tambahan 3 koridor yang ada, bisa dipastikan bepergian ke seluruh wilayah DKI tidak akan kesulitan dan tersendat lagi. Cuma, yang mungkin masih tetap menjadi masalah, adalah “beban” penumpang busway yang lebih sering berlebih, sehingga kenyamanannya tidak ada lagi!

Jakarta Bebas Banjir? Masih Lamaaa…

Seperti halnya Lebaran yang identik dengan mudik, maka musim hujan di Jakarta identik pula dengan banjir. Setidaknya, dalam satu dasawarsa terakhir, tidak ada musim hujan yang terlewat dibarengi banjir di kawasan ibukota. Memang sih, ada upaya dari pemerintah provinsi DKI – dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum – untuk mengeleminir banjir di DKI, seperti proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang sampai saat ini belum rampung-rampung juga.

Namun, seperti yang aku baca di salah satu media ibukota minggu lalu, Dinas Pekerjaan Umum DKI juga tak begitu yakin dengan proyek tersebut. Diperkirakan Banjir Kanal Timur hanya bisa mengurangi 15% titik genangan air di DKI, atau setara dengan 78 lokasi rawan banjir. Dan kebanyakan genangan banjir yang hilang itu berada di Jakarta Timur, seperti kawasan Pulogadung, Jatinegara, Duren Sawit, Kampung Makassar, Kramatjati, Ciracas, dan Cakung.

Nah, untuk wilayah lainnya, tentu harus bersabar menunggu tindak lanjut dari master plan (rencana induk) lainnya. Seperti pembangunan waduk di Sunter Timur dan Marunda, serta rencana perluasan Waduk Halim. Jadi, karena pengerjaannya (akan) dilakukan pemerintah provinsi DKI secara bertahap, untuk daerah-daerah langganan banjir yang belum tersentuh proyek Banjir Kanal Timur, ya harus rela untuk menerima kedatangan banjir lagi. Sampai kapan ya Jakarta aman dari banjir?

Lowongan PNS, Pemprov DKI Lagi Nyari 2.405 Sarjana Nih…

Menarik memang, disaat krisis melanda (lagi) negeri ini, melalui Pak Prijanto -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, -- minggu kemarin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan adanya peluang bagi para (lulusan) sarjana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Data yang diungkap Pak Priyanto kemarin itu, bahwa di tahun 2009 nanti total pegawai yang akan diterima adalah 7.213 orang.

Nah, dari 7.213 yang dibutuhkan tahun depan tersebut, sebanyak 5.854 terbuka bagi masyarakat umum dan sisanya yang 1.359 lagi diambil dari pegawai tidak tetap (PTT). Tahun depan, di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta total PNS yang pension adalah 4.791 orang.

Khusus untuk kebutuhan 2.405 pegawai baru setingkat sarjana strata satu (S1) adalah untuk menggantikan 895 pegawai negeri sipil (PNS) berlatar belakang pendidikan S1 yang memasuki masa pensiun pada periode 2008/2009.

Trus, agar para pencari kerja (calon pelamar) tidak salah atau ragu-ragu apakah jurusan kesarajanaannya dibutuhkan atau tidak, berikut daftar sarjana yang dibutuhkan (dengan urutan: Sarjana Jurusan/Bagian yang Lowong/Jumlah yang dibutuhan) :

1. Akuntansi, pengelola keuangan, 250 orang
2. Ekonomi Pembangunan, perencana, 44 orang
3. Teknik Sipil, tenaga teknis jalan/jembatan, 280 orang
4. Teknik Arsitektur, tenaga teknis bangunan, 87 orang
5. Teknik Planologi, perencana tata ruang, 70 orang
6. Teknik Mesin, tenaga teknis perawat mesin, 80 orang
7. Teknik Elektro, pengawas penerangan jalan, 85 orang
8. Teknik Lingkungan, teknis penyehatan lingkungan, 58 orang
9. Teknik Transportasi, pengawas transportasi, 70 orang
10. Teknik Lanskap, pengawas pertamanan, 35 orang
11. Teknik Kimia, pengendali dampak lingkungan, 64 orang
12. Teknik Industri, penera, 45 orang
13. Teknik Komputer/Informatika, pranata computer, 82 orang
14. Teknik Pengairan, pengawas tata air, 89 orang
15. Kedokteran, dokter umum, 184 orang
16. Kesehatan Masyarakat, penyuluh kesehatan, 89 orang
17. Ilmu Pemerintahan, pamong, 355 orang
18. Ilmu Komunikasi, tenaga kehumasan, 70 orang
19. Ilmu Kepustakaan, pustakawan, 35 orang
20. Ilmu Sosiologi, sosiologi, 36 orang
21. Ilmu Psikologi, psikolog, 35 orang

Oh hiya, untuk proses rekrutmennya, kemungkinan baru akan dilakukan pada bulan Maret atau Juni 2009. Jadi bagi para pemburu (pencari?) kerja, masih cukup waktu untuk siap-siap dan ambil ancang-ancang mulai dari sekarang. Berminat?

Siap-siap, Hari Ini Pemadaman (Bergilir) Dimulai

Kalau anda berdomisili di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bersiaplah mendapat giliran pemadaman listrik. Mulai hari ini – Jum’at, 11 Juli 2008 – PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya) akan memadamkan 100 gardu penyuluh di 14 gardu induk. Sejumlah daerah seperti Cengkareng, Kebun Jeruk, Senayan, Muara Karang, Bintaro, Duri Kosambi, Kemang, Grogol, Tanah Abang, Palmerah, Permata Hijau, dan Tangerang mendapat giliran pertama pemadaman.

Juru bicara PLN Disjaya, Azwar Lubis mengatakan, pemadaman di hari pertama ini hanya 3% dari kapasitas total. ini masih sebagian kecil saja dari wilayah Jakarta, jadi masyarakat tidak perlu panik.

Azwar juga mengulang janji, PLN tidak akan melakukan pemadaman untuk tempat layanan publik seperti terminal, rumah sakit, stasiun, dan alat transportasi publik kereta listrik (KRL). PLN Disjaya memiliki 34 gardu induk, 4.000 gardu distribusi, dan ribuan gardu penyuluh. Di hari pertama ini ada sekitar 100 gardu penyuluh yang padam. Pemadaman dilakukan dua kali, pukul 08.00 sampai 15.00 dan 15.00 sampai 22.00 wib.

Menghadapi pemadaman inni Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengamankan sistem jaringan layanan online administrasi penerimaan daerah. Soalnya, seperti dijelaskan Muhayat, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI tidak mau sistem penerimaan daerah terganggu. Ini juga menghindari potensi kehilangan pendapatan daerah.

Sementara itu, PLN rencananya akan melakukan pemadaman bergilir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mulai 11 Juli hingga 25 Juli 2008. Pemadaman tersebut dilakukan lantaran PLN Disjaya mengalami defisit listrik 150 Megawatt.